Sekadau, (IE) — Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sekadau yang berlangsung pada Rabu (4/11/2026), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai APBD Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2027.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Selpanus Usel, menyoroti komposisi anggaran yang didominasi oleh belanja operasi dan pegawai.
Berdasarkan catatan fraksi, alokasi untuk belanja operasi dan pegawai mencapai 80,29 persen atau setara dengan Rp654,06 miliar. Di sisi lain, porsi untuk belanja modal tercatat jauh lebih kecil, yakni hanya 8,45 persen atau senilai Rp68,84 miliar.
Melihat ketimpangan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan mendesak pemerintah daerah untuk memaparkan langkah strategis agar porsi anggaran pembangunan, khususnya infrastruktur yang langsung dirasakan oleh masyarakat, tetap menjadi prioritas utama.
Selain masalah anggaran secara keseluruhan, terdapat beberapa poin krusial yang turut menjadi sorotan dalam rapat paripurna tersebut:
-
Penataan Kawasan Pasar Sayur: Aktivitas pedagang yang menggunakan badan jalan dinilai mengganggu ketertiban. Pemerintah daerah diminta segera melakukan penataan dan relokasi agar fungsi jalan kembali optimal sebagai jalur mobilitas masyarakat.
-
Infrastruktur Jalan Desa: Fraksi PDI Perjuangan secara khusus meminta percepatan perbaikan ruas jalan sepanjang kurang lebih lima kilometer yang membentang dari KM 23 Dusun Emperarak, Desa Nanga Pemubuh, hingga Desa Tapang Perodah. Saat musim hujan, kondisi jalan yang berlumpur kerap menyulitkan warga, termasuk menghambat akses pendidikan dan layanan kesehatan.
-
Optimalisasi PAD dan Alokasi PPPK: Pemerintah daerah didorong untuk menggenjot potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memberikan transparansi terkait kejelasan alokasi anggaran untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
-
Penyertaan Modal Bank Kalbar: Fraksi ini juga meminta agar rencana penyertaan modal senilai Rp5,5 miliar kepada Bank Kalbar untuk dikaji ulang, mengingat anggaran tersebut dinilai lebih baik diprioritaskan langsung untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat.
Menutup pemandangan umumnya, Selpanus menekankan agar APBD Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2027 dirancang secara cermat, transparan, akuntabel, serta benar-benar berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.
Pihaknya berharap Bupati beserta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mampu memberikan jawaban yang objektif dan berbasis data atas berbagai catatan yang telah disuarakan. [tim]
