SEKADAU, (IE) – Pemerintah Kabupaten Sekadau menyalurkan bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 2.250 pekerja perkebunan kelapa sawit. Program tersebut dibiayai melalui Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit Tahun Anggaran 2026.
Penyerahan bantuan berlangsung di Kantor CU Keling Kumang Sekadau Bersatu, Kamis (19/11/2026). Bantuan ditujukan bagi pekebun plasma dan petani sawit mandiri yang belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Pemkab Sekadau menyiapkan anggaran sekitar Rp340 juta untuk pembayaran iuran selama delapan bulan. Para penerima mendapatkan perlindungan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk memperluas cakupan jaminan sosial, khususnya bagi pekerja bukan penerima upah yang menggantungkan penghasilan dari sektor perkebunan sawit.
Salah satu penerima berasal dari Kecamatan Nanga Mahap yang mencatat 181 pekerja. Peserta program merupakan warga Kabupaten Sekadau berusia 17 hingga 65 tahun yang belum terdaftar dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan Barat, hingga Oktober 2026 terdapat 24.322 pekerja di Kabupaten Sekadau yang telah menjadi peserta atau sekitar 20,91 persen. Sementara target cakupan kepesertaan tahun ini mencapai 37,79 persen.
Dari sisi manfaat, hingga 31 Oktober 2026 BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan klaim kepada 1.770 kasus di Kabupaten Sekadau dengan nilai total mencapai Rp21,24 miliar.
Asisten II Bupati Sekadau, Hermansyah, yang mewakili pemerintah daerah, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program tersebut. Ia menilai perlindungan jaminan sosial penting untuk memberikan kepastian bagi pekerja apabila menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun kematian.
Pemkab Sekadau berharap bantuan tersebut tidak hanya menjadi program jangka pendek, tetapi mampu meningkatkan kesadaran pekerja untuk melanjutkan kepesertaan secara mandiri.
Pasalnya, bantuan iuran hanya diberikan selama delapan bulan. Setelah periode tersebut berakhir, pekerja diharapkan tetap melanjutkan kepesertaan melalui koperasi atau kelompok pekebun.
Dengan keberlanjutan kepesertaan, perlindungan terhadap pekerja diharapkan tetap terjaga dan manfaat jaminan sosial dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh pekerja maupun keluarganya. [tim/*]






