JAKARTA, (Indoekspose.id) – Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor kebandarudaraan. Hal itu disampaikannya saat melakukan visitasi layanan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jumat (12/9/2025).
Purwadi menyebut, bandara bukan hanya menjadi pintu masuk dan keluar bagi masyarakat serta wisatawan, tetapi juga etalase wajah birokrasi Indonesia di mata dunia. Karena itu, layanan kebandarudaraan harus cepat, inklusif, dan responsif.
“Kegiatan visitasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen menghadirkan pelayanan publik kebandarudaraan yang berkualitas, berintegritas, dan berdampak nyata bagi masyarakat maupun wisatawan internasional,” ujarnya.
Ia menambahkan, Bandara Soekarno-Hatta memiliki posisi strategis dalam agenda reformasi birokrasi nasional. Dalam berbagai kesempatan, Presiden juga telah menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi serta penguatan koordinasi antarinstansi agar manfaat reformasi birokrasi benar-benar dirasakan publik.
Pelayanan publik di bandara memiliki dasar hukum yang jelas, di antaranya UU No. 1/2009 tentang Penerbangan, PP No. 32/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan, dan UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Regulasi ini menjamin keselamatan, keamanan, dan mutu layanan, termasuk tata kelola, sertifikasi personel, dan klasifikasi bandara.
Untuk mewujudkan pelayanan publik kelas dunia, Wamen PANRB memaparkan empat strategi utama, yakni tata kelola efektif dengan pengawasan berbasis data, peningkatan kompetensi SDM melalui evaluasi dan penghargaan kinerja, dukungan fasilitas memadai, serta inovasi berkelanjutan berbasis teknologi dan kolaborasi antarlembaga.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti keberadaan platform All Indonesia yang mengintegrasikan layanan imigrasi, bea cukai, karantina, dan kesehatan dalam satu ekosistem digital. Menurutnya, platform ini mempercepat proses kedatangan, meningkatkan keterpaduan layanan, sekaligus menghadirkan sistem yang inklusif dan berkelanjutan.
“Platform ini mendukung terwujudnya visi pelayanan publik kelas dunia dan memperkuat posisi Indonesia di kancah global. Implementasinya harus dijaga keberlanjutannya agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkas Purwadi. (panrb)
