JAKARTA, Indoekspose.id – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam memberikan layanan yang inklusif bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam pelayanan publik.
“Inklusivitas bukan lagi pilihan, melainkan keharusan yang harus diwujudkan di semua lini pelayanan,” ujar Menteri Rini dalam acara Kampanye Publik: Pelayanan Publik Inklusif di Jakarta, Minggu (15/12).
Mengusung tema “Pelayanan Publik Inklusif, untukmu, untukku, untuk kita semua”, kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dengan car free day di Jakarta. Acara tersebut melibatkan berbagai organisasi, komunitas penyandang disabilitas, dan lembaga pemerintahan yang berkomitmen mendorong pelayanan publik inklusif.
Menurut Undang-Undang No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, kelompok rentan mencakup penyandang disabilitas, wanita hamil, ibu menyusui, anak-anak, lansia, serta korban bencana sosial dan alam. Menteri Rini menegaskan bahwa pelayanan inklusif harus memberikan aksesibilitas dan perlakuan khusus untuk kelompok-kelompok tersebut.
“Pelayanan publik yang inklusif adalah upaya kita memastikan keadilan dan kesetaraan bagi seluruh masyarakat,” tambahnya.
Kampanye ini diikuti oleh berbagai organisasi penyandang disabilitas, seperti Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (GERKATIN), dan Forum ASN Inklusif. Booth pelayanan publik juga tersedia, di antaranya dari Puskesmas Senen, Pijat Tunanetra, hingga layanan dari Ditjen Dukcapil Kemendagri.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan dukungannya terhadap peningkatan fasilitas publik untuk kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas.
“Saya mendukung penuh agar infrastruktur di Indonesia mendukung para penyandang disabilitas dan berdampak langsung pada masyarakat di seluruh Tanah Air,” ujar AHY. Ia juga berencana mengadakan rapat koordinasi untuk meningkatkan aksesibilitas transportasi publik.
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai turut memberikan apresiasi kepada Kementerian PANRB. “Hari ini Kementerian PANRB memahami kewajiban dasar negara untuk memuliakan dan memajukan kelompok disabilitas,” katanya.
Natalius juga menekankan bahwa aksesibilitas adalah aspek penting dalam pelayanan publik inklusif. Ia mengapresiasi langkah pemerintah, terutama Kementerian PANRB, dalam memenuhi hak penyandang disabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Menteri Rini berharap kampanye ini menjadi langkah awal transformasi pelayanan publik yang lebih inklusif. “Mari kita jadikan momentum ini sebagai penggerak perubahan menuju masyarakat yang lebih adil dan sejahtera,” pungkasnya.
Acara ini menegaskan komitmen pemerintah, aparatur negara, dan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih inklusif dan humanis bagi semua kalangan, tanpa terkecuali. (panrb)
