JAKARTA, Indoekspose.id – Pemerintah menegaskan pentingnya dukungan lintas sektor dalam mempercepat reformasi birokrasi, termasuk dari akademisi, pelaku usaha, media, dan masyarakat. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menyampaikan hal ini dalam acara Sarasehan Kebangsaan dan Silaturahmi Alumni Universitas Padjadjaran (UNPAD) di Gedung BRI 1, Jakarta, pada Sabtu (30/11/2024).
“Alumni UNPAD memiliki peran strategis untuk mendukung reformasi birokrasi, baik melalui penelitian berbasis bukti, advokasi kebijakan, maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur,” ujar Menteri Rini.
Pada acara yang dihadiri oleh berbagai tokoh alumni UNPAD, Rini menegaskan bahwa reformasi birokrasi bukan hanya soal tata kelola internal, tetapi juga soal memastikan kebijakan pemerintah berdampak langsung dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ini sejalan dengan visi besar Indonesia Emas 2045.
Ia menambahkan, reformasi birokrasi harus mengadopsi pendekatan berbasis manusia (human-based governance) dan transformasi digital. Fokusnya adalah efisiensi birokrasi sekaligus penyelesaian isu strategis, seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan investasi, untuk pembangunan yang inklusif.
“Kita harus menjadikan birokrasi sebagai mesin pembangunan yang responsif, transparan, dan inovatif,” imbuhnya.
Menteri Rini memaparkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi Indonesia terus menunjukkan tren positif. Rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi (RB) pada 2023 meningkat signifikan dibandingkan 2014:
- Kementerian/lembaga: dari 52,31 menjadi 76,81.
- Provinsi: dari 41,62 menjadi 69,71.
- Kabupaten/kota: dari 55,97 menjadi 59,32.
Di tingkat global, reformasi birokrasi juga telah membawa Indonesia ke posisi yang lebih kompetitif:
- Worldwide Governance Indicators: Peringkat Government Effectiveness naik dari 99 (2017) menjadi 73 (2022).
- Global Innovation Index: Peringkat Indonesia naik dari 85 (2019) menjadi 54 (2024).
- Electronic Government Development Index (EGDI): Peringkat Indonesia naik dari 107 (2017) menjadi 64 (2024).
Dalam diskusi panel, Menteri Rini mengajak alumni UNPAD untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah. Ia optimistis bahwa melalui kerja sama yang solid, Indonesia dapat mewujudkan birokrasi yang transparan, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Melalui sinergi yang kuat, kita bisa membangun Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Bersama-sama, kita wujudkan visi Indonesia Emas 2045,” tutupnya. (PANRB)
