JAKARTA, (IE) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong percepatan penyusunan regulasi tata kelola kratom guna memberikan kepastian hukum bagi petani dan pelaku usaha, sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi komoditas tersebut bagi daerah.
Komitmen itu disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si., saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Kratom DPRD Kalbar di Hotel Yuan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).
Sebelum mengikuti FGD, Krisantus bersama Ketua DPRD Kalbar Aloysius, S.H., M.Si., jajaran pimpinan dan anggota DPRD, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kalbar melakukan audiensi dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, di Kantor DEN.
Pertemuan tersebut membahas berbagai masukan terkait penguatan tata kelola dan hilirisasi kratom, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani serta mendorong pertumbuhan usaha lokal.
FGD tersebut menjadi bagian dari pembahasan dan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tata Kelola Kratom. Kegiatan ini turut melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Dalam kesempatan itu, Krisantus mengapresiasi DPRD Kalbar, khususnya Pansus Tata Kelola Kratom, yang telah menginisiasi penyusunan regulasi tersebut.
Ia menilai kratom merupakan komoditas bernilai ekonomi yang menjadi sumber mata pencaharian ribuan petani di Kalimantan Barat. Karena itu, diperlukan kehadiran pemerintah melalui kebijakan yang mampu memberikan perlindungan dan kepastian bagi masyarakat.
“Kratom ini adalah sumber penghidupan bagi ribuan petani kita. Negara harus hadir untuk melindungi mereka, bukan membiarkan mereka berjalan sendiri tanpa kepastian hukum,” ujarnya.
Krisantus mengungkapkan, luas lahan kratom di Kalbar mencapai sekitar 11.800 hektare. Namun, belum adanya kepastian regulasi tata niaga menyebabkan hasil produksi mengalami penumpukan di daerah. Di sisi lain, industri rumahan pengolahan kratom mulai berkembang, termasuk di Kota Pontianak.
Ia juga menyoroti potensi perdagangan melalui jalur tidak resmi akibat belum jelasnya aturan tata niaga. Perdagangan tersebut bahkan berpotensi melibatkan lintas negara, seperti Malaysia dan Thailand.
Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan kebijakan yang jelas serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar potensi ekonomi kratom dapat dikelola secara legal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kita tidak ingin potensi ekonomi daerah justru dinikmati oleh pihak-pihak yang melakukan perdagangan secara ilegal, sementara petani tidak memperoleh manfaat yang layak dan daerah kehilangan potensi penerimaan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Krisantus menegaskan dukungan Pemprov Kalbar terhadap penyusunan regulasi yang menjamin kepastian usaha, membuka akses pasar, serta memberikan perlindungan harga bagi petani dan pengusaha lokal.
Ia juga mengingatkan agar regulasi tersebut memperhatikan standar mutu, aspek kesehatan, kelestarian lingkungan, serta keberlanjutan kegiatan budidaya kratom.
Selain perlindungan petani dan pengusaha, penataan tata kelola kratom dinilai memiliki peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya tersebut diperkuat melalui sinergi antara Pansus Tata Kelola Kratom dan Pansus Optimalisasi PAD DPRD Kalbar dalam mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya alam.
Krisantus berharap penyusunan Raperda dilakukan dengan mempertimbangkan aspirasi petani, pelaku usaha lokal, serta masukan para ahli agar kebijakan yang dihasilkan tidak memberatkan masyarakat kecil.
“Dengarkan suara petani, pengusaha lokal, dan para ahli. Jangan sampai regulasi ini justru mempersulit petani kecil. Pemerintah Provinsi siap bersinergi dengan DPRD untuk memastikan Perda ini dapat diimplementasikan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pesannya.
Melalui audiensi dan FGD tersebut, diharapkan terbangun koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan hilirisasi kratom yang komprehensif dan berkelanjutan.
Hasil pembahasan juga diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret untuk menyempurnakan Raperda sehingga tata kelola kratom di Kalimantan Barat dapat berjalan lebih profesional, memberikan kepastian usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kita ingin kratom Kalbar dikelola secara profesional, petani sejahtera, pengusaha tumbuh, dan daerah mendapatkan manfaat sebesar-besarnya,” pungkas Krisantus. (*/r)





