PONTIANAK, Indoekspose.id – Aksi unjuk rasa Aliansi Gen Z Revolusi dalam rangka memperingati dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Selasa (20/10/2026), sempat diwarnai kericuhan.
Kericuhan terjadi ketika massa aksi berupaya membawa ban ke dalam area Kantor Gubernur Kalbar. Upaya tersebut mendapat penghadangan dari personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) hingga memicu bentrokan antara kedua pihak.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan evaluasi kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran selama dua tahun, serta berbagai persoalan strategis di tingkat daerah dan nasional.
Aksi dipimpin oleh Iqbal, Pangestu dari Universitas Tanjungpura (Untan), dan Syarif Falmu dari Korpus Fomda Kalbar. Massa yang terlibat berasal dari sejumlah elemen mahasiswa, di antaranya BEM Untan, BEM SI Kalbar, BEM Nusantara Kalbar, Fomda Kalbar, dan FKBK.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, massa mulai bergerak menuju Kantor Gubernur Kalbar sekitar pukul 15.28 WIB. Jumlah peserta aksi diperkirakan mencapai 120 hingga 150 orang.
Situasi mulai memanas ketika massa memaksa masuk ke area kantor gubernur sambil membawa ban. Massa kemudian membakar ban di halaman kantor gubernur dan terlibat aksi saling dorong dengan petugas Satpol PP. Dalam insiden tersebut, sempat terjadi pelemparan botol minuman.
Ketegangan juga sempat terjadi antara massa aksi dan kelompok organisasi kemasyarakatan (ormas) lain yang berada di lokasi. Gesekan tersebut diduga dipicu oleh aksi pembakaran ban di halaman Kantor Gubernur Kalbar.
Petugas Satpol PP kemudian mendorong massa keluar dari area kantor gubernur untuk mengendalikan situasi. Setelah itu, massa membubarkan diri dan melanjutkan pergerakan menuju kawasan Tugu Digulis Pontianak.
Enam Tuntutan Aliansi Gen Z Revolusi
Dalam aksi tersebut, Aliansi Gen Z Revolusi menyuarakan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, di antaranya evaluasi terhadap kinerja dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya dalam pelaksanaan program dan kebijakan nasional.
Massa juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan pemerataan akses pendidikan, serta meminta pemerintah segera menyelesaikan berbagai persoalan di sektor tersebut.
Di tingkat daerah, demonstran mendesak pemerintah meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat. Mereka juga menuntut penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan serta menyebabkan kerusakan lingkungan.
Selain itu, massa meminta pemerintah memperkuat perlindungan lingkungan hidup dan mengevaluasi kebijakan yang dinilai berdampak terhadap kelestarian alam.
Tuntutan lainnya berkaitan dengan penyelesaian berbagai persoalan sosial dan evaluasi kebijakan publik yang menjadi perhatian masyarakat.
Aksi tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa dan elemen masyarakat untuk menyampaikan kritik serta mendesak pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai perlu mendapat perhatian lebih lanjut. [*/r]
