PONTIANAK, (IE) – Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, MM., MH., menghadiri peluncuran sekaligus bedah buku berjudul “Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah” karya Dr. Herman Hofi Munawar, S.Pd., SH., MH., M.Si., MBA., C.Med., CPCD., Kamis malam (17/7/2025) di Aming Coffee Podomoro Pontianak. Ia didampingi oleh Sekda Provinsi Kalbar, dr. Harisson, M.Kes.
Dalam sambutannya, Gubernur Ria Norsan mengapresiasi kehadiran buku tersebut yang dinilainya mampu memberikan pemahaman normatif dan praktis mengenai proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan.
“Buku ini penting untuk mencegah terjadinya kesalahan prosedural yang dapat berujung pada masalah hukum. Pemahaman menyeluruh sangat diperlukan agar proses pengadaan berjalan sesuai aturan,” ungkap Norsan.
Ia menambahkan bahwa banyak persoalan hukum di lapangan muncul akibat lemahnya pemahaman terhadap mekanisme pengadaan. Untuk itu, ia berharap buku ini bisa menjadi pedoman bagi aparatur pemerintah maupun pelaku pengadaan.
“Saya baru membaca sekilas, namun isinya terasa sangat relevan dan mendalam. Semoga buku ini benar-benar menjadi referensi yang bermanfaat,” tambahnya.
Sementara itu, penulis buku sekaligus akademisi dan praktisi hukum, Dr. Herman Hofi Munawar, menekankan pentingnya reformasi sistem pengadaan barang dan jasa sebagai bagian dari perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Jika tata kelola dan pelayanan publik bermasalah, maka pemerintahan juga akan stagnan. Karena itu, kita harus membenahi persoalan ini secara menyeluruh,” ujar Herman.
Ia menyebut bahwa pembenahan tidak hanya sebatas prosedur, melainkan menyangkut reformasi administrasi, pemberdayaan, dan relasi antar lembaga. Herman mengajak seluruh pihak untuk membuka ruang diskusi dan menggali solusi bersama.
Bedah buku ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman hukum administrasi publik dan mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa, baik di tingkat daerah maupun nasional. (Rfa/irm)
