Jakarta, (IE) – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI dan Menteri Dalam Negeri, yang juga dihadiri oleh kepala daerah se-Indonesia. Pertemuan digelar di Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).
Dalam rapat tersebut, sejumlah isu strategis dibahas, termasuk teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah, transfer dana pusat ke daerah, pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta manajemen kepegawaian.
Gubernur Zainal menyoroti buruknya infrastruktur jalan di wilayah perbatasan Kaltara dengan Malaysia, yang menghambat pemerataan pembangunan. “Kami memberikan subsidi angkutan barang dan orang senilai Rp15 miliar per tahun bagi masyarakat perbatasan, tapi tahun ini mungkin berkurang karena efisiensi anggaran,” ujarnya.
Dia menambahkan, dua wilayah perbatasan di Kaltara masih terisolasi, hanya bisa diakses melalui udara atau sungai dengan arus ekstrem. Akibatnya, masyarakat terpaksa memenuhi kebutuhan dari Malaysia yang aksesnya lebih baik. “Kita harusnya malu bergantung pada Malaysia, tapi kondisi keuangan kita belum memadai untuk membangun infrastruktur yang layak,” tegasnya.
Gubernur Zainal mengkritik ketidakadilan alokasi dana transfer pusat ke daerah, meski Kaltara menjadi “etalase Indonesia” di perbatasan. Data menunjukkan, 85% APBD Kaltara bergantung pada dana transfer, dengan realisasi yang sering terlambat dan formula Dana Alokasi Umum (DAU) dinilai tidak adil.
“Kaltara kaya batu bara dan sawit, tapi bagi hasil yang kami terima sangat kecil. Misalnya, dari ekspor CPO ribuan ton, kami hanya dapat Rp9 miliar per tahun,” ungkapnya.
Kaltara memiliki 13 BUMD di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, termasuk PT Benuanta Kaltara Jaya yang bergerak di pengelolaan limbah. Namun, serah terima aset dari Kementerian Lingkungan Hidup masih tertunda, menghambat optimalisasi layanan.
Di sektor kepegawaian, Kaltara kekurangan 719 guru, meski tenaga kesehatan sudah melebihi kebutuhan. Masalah lain termasuk minimnya dokter spesialis dan infrastruktur telekomunikasi untuk digitalisasi layanan.
Gubernur Zainal menegaskan perlunya kebijakan fiskal yang lebih adil bagi daerah perbatasan. “Kami butuh dukungan konkret agar tidak tertinggal dari Malaysia, khususnya Sarawak dan Sabah yang jauh lebih maju,” pungkasnya.
RDP ini diharapkan menjadi momentum evaluasi kebijakan pusat untuk pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah terdepan Indonesia.
*(Sumber: Humas Pemprov Kaltara)*
