Jakarta, (Indo Ekspose) – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marvest) terus menunjukkan peningkatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dari tahun ke tahun. Hal ini mendapat apresiasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas.
“Kami mengapresiasi kinerja dan peningkatan reformasi birokrasi di Kemenko Marvest. Kami akan terus mendorong agar birokrasi yang diterapkan berdampak positif,” kata Menteri Anas dalam rapat Kementerian PANRB bersama Kemenko Marvest di Jakarta, Kamis (10/10).
Pada tahun 2023, nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Marvest, yang dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan, berhasil masuk kategori A-. Selain itu, akuntabilitas kinerja instansi ini juga terus membaik, dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kemenko Marvest meraih predikat BB atau Sangat Baik.
Menteri Anas menyoroti pentingnya keberlanjutan peningkatan reformasi birokrasi dengan menekankan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan penyederhanaan birokrasi. Berdasarkan data dari Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB, penyederhanaan birokrasi di Kemenko Marvest telah mencapai 95,08 persen.
“Kemenko Marvest telah melaksanakan reformasi birokrasi tematik, seperti pengentasan kemiskinan, digitalisasi administrasi pemerintahan, penanganan stunting, peningkatan realisasi investasi, pengendalian inflasi, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri,” jelas Menteri Anas.
Penilaian positif lainnya mencakup peningkatan signifikan pada indeks tata kelola pengadaan, sistem merit, dan SPBE. “Penilaian ini dilakukan bersama kementerian dan lembaga lain, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk penilaian integritas,” tambah Anas.
Dalam kesempatan yang sama, Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan terima kasih atas apresiasi dan rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian PANRB. “Kami berterima kasih kepada Kementerian PANRB dan akan terus mendorong implementasi SPBE serta birokrasi yang berdampak,” ujar Luhut.
Menurut Menteri Anas, birokrasi yang baik akan mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, termasuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan investasi. (PANRB)
