JAKARTA, (IE) – Pemerataan akses pendidikan terus menjadi prioritas pemerintah. Salah satu upayanya diwujudkan melalui program Sekolah Rakyat, yang merupakan gagasan Presiden Prabowo dan dijalankan di bawah koordinasi Kementerian Sosial. Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dengan menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas.
Agar pelaksanaan Sekolah Rakyat berjalan optimal, ketersediaan guru dan tenaga kependidikan menjadi faktor penting. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa pihaknya mendapat mandat langsung dari Instruksi Presiden No. 8/2025 untuk memastikan kebutuhan tersebut terpenuhi.
“Sebagai tindak lanjut, kami telah menyepakati sejumlah skema pemenuhan guru dan tenaga kependidikan dalam rapat bersama Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” jelas Rini dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (15/5/2025).
Rini menambahkan, skema yang telah dirumuskan akan segera dilaporkan kepada Presiden Prabowo sebelum diterapkan di lapangan.
“Kami memastikan pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikan dilakukan secara optimal, efektif, dan sesuai standar kompetensi,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa proses percepatan pemenuhan kebutuhan guru akan dikawal bersama oleh Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
“Namun sebelum diimplementasikan, hasil rapat ini akan kami laporkan terlebih dahulu kepada Presiden,” kata Mensos.
Ia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat 65 titik di berbagai wilayah Indonesia yang siap melaksanakan program Sekolah Rakyat. Jika seluruh kesiapan, termasuk infrastruktur, terpenuhi, program ini ditargetkan mulai berjalan paling cepat pada Juli 2025.
“Insyaallah, dengan skema yang telah disusun, seluruh kebutuhan guru untuk mendukung Sekolah Rakyat dapat terpenuhi,” tutup Mensos. (panrb)
