JAKARTA, (IE) – Reformasi birokrasi terus menunjukkan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat. Salah satu langkah strategisnya diwujudkan melalui kerja sama penyediaan rumah layak huni bagi pegawai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta instansi paguyuban.
Komitmen tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian PANRB, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Badan Pusat Statistik (BPS), BP Tapera, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada Kamis (22/5/2025) di Jakarta. Kesepakatan ini berfokus pada penyediaan dan pemutakhiran data statistik pegawai untuk mendukung program perumahan.
Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa MoU ini menjadi pijakan penting untuk memperkuat sinergi antarlembaga dalam mendukung penyediaan rumah layak huni. Menurutnya, dokumen tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan wujud komitmen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan ASN.
“Skema-skema yang disampaikan hari ini tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan para ASN. Kami menyambut baik dukungan dari semua pihak,” ujar Rini.
Ia juga menekankan pentingnya integrasi data sebagai fondasi dalam menciptakan kebijakan yang tepat sasaran. “Langkah lanjut dari MoU ini harus bersifat teknis, konkret, sinergis, dan berkelanjutan,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan 4.000 unit rumah subsidi FLPP bagi pegawai Kementerian PANRB, LAN, ANRI, dan BKN. Angka ini naik dari sebelumnya yang hanya 1.000 unit.
“Ini adalah ekosistem. Tadinya kita alokasikan 1.000 unit, tapi ditunda dan ditingkatkan menjadi 4.000 karena ini demi kebaikan bersama,” tutur Maruarar.
Kebijakan ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong agar akses terhadap rumah subsidi makin luas, termasuk bagi ASN yang selama ini berperan penting dalam pelayanan publik. (panrb)
