Sekadau, (IE) — Bupati Kabupaten Sekadau, Aron, menghadiri kegiatan Evaluasi dan Sosialisasi yang berlangsung di Aula Lantai II Kantor Bupati Sekadau pada Selasa (25/11/2025). Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk meninjau kembali kondisi anggaran daerah sekaligus merumuskan langkah strategis dalam menghadapi tantangan fiskal pada tahun 2025.
Dalam sambutannya, Bupati Aron menegaskan bahwa kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ia menekankan perlunya kesadaran dan kesiapan semua pihak, terutama perangkat daerah, untuk menyesuaikan pola belanja agar tetap sejalan dengan kemampuan keuangan daerah.
Menurut Aron, fokus belanja pemerintah daerah ke depan harus diarahkan terutama pada pelayanan publik serta kebutuhan prioritas lain yang benar-benar mendesak. Ia meminta para Kepala SKPD untuk lebih selektif dalam menyusun program dan kegiatan, sehingga anggaran dapat dimanfaatkan secara efektif dan tidak membebani kondisi keuangan daerah.
Selain itu, Aron juga menyampaikan harapan agar pendapatan asli daerah, termasuk pajak dan retribusi, dapat mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut diharapkan mampu menutup kebutuhan APBD serta memperkuat kapasitas fiskal Kabupaten Sekadau. Ia menegaskan bahwa khusus pajak kendaraan bermotor, SKPD terkait diminta segera melakukan percepatan penagihan agar tidak menghambat pemasukan daerah.
Lebih lanjut, Aron mengingatkan bahwa belanja-belanja yang tidak mendesak harus ditahan atau dikurangi sementara waktu, mengingat kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih perlu dioptimalkan. Ia menambahkan bahwa besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) juga sangat bergantung pada PAD, sehingga pengelolaan pendapatan menjadi aspek penting yang membutuhkan perhatian ekstra.
Melalui evaluasi dan sosialisasi ini, Bupati Aron berharap seluruh perangkat daerah dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk menghadapi tantangan APBD 2025, dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat serta menjaga stabilitas keuangan daerah. (wn)
