JAKARTA, (Indo Ekspose) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, memaparkan pencapaian reformasi birokrasi Indonesia selama 10 tahun terakhir. Dalam kurun waktu tersebut, indeks reformasi birokrasi mengalami peningkatan yang signifikan, berdampak pada penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, penggunaan produk dalam negeri, serta penguatan ekosistem digital pemerintahan.
“Pemerintah terus menunjukkan konsistensi dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan mampu memberikan pelayanan publik prima,” ujar Anas pada Selasa (15/10/2024).
Anas memaparkan bahwa reformasi birokrasi telah membawa Indonesia ke posisi lebih kompetitif di kancah global. Berdasarkan Worldwide Governance Indicators, Indonesia naik peringkat dari posisi 99 pada 2017 ke peringkat 73 pada 2022 untuk efektivitas pemerintahan, serta naik dari peringkat 94 ke 87 untuk kualitas regulasi.
Selain itu, dalam Global Innovation Index, peringkat Indonesia meningkat dari 85 pada 2019 menjadi 54 pada 2024. Indonesia juga mencatat peningkatan peringkat dalam Electronic Government Development Index (EGDI) dari posisi 107 pada 2017 menjadi 64 pada 2024.
Tren peningkatan juga terlihat dalam rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi di kementerian, lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota. Pada 2023, rata-rata indeks di kementerian/lembaga mencapai 76,81, naik dari 52,31 pada 2014. Di tingkat provinsi, indeks meningkat dari 41,62 menjadi 69,71, sementara di kabupaten/kota dari 55,97 menjadi 59,32.
Selama masa jabatannya, Anas mengakselerasi reformasi birokrasi dengan fokus pada empat area tematik: penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan percepatan prioritas Presiden, seperti pengendalian inflasi dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN). Daerah yang menerapkan reformasi birokrasi tematik ini mencatat penurunan angka kemiskinan rata-rata 5,16 persen, jauh di bawah rata-rata nasional. Selain itu, RB tematik juga berkontribusi terhadap 63 persen dari total peningkatan investasi di Indonesia.
Anas juga menyoroti pencapaian pada sektor digitalisasi dengan peluncuran INA Digital—koordinator ekosistem layanan digital pemerintah yang mengintegrasikan ribuan aplikasi. INA Digital, yang diresmikan Presiden Jokowi pada Mei 2024, merupakan langkah strategis dalam mempercepat transformasi digital Indonesia.
Dalam konteks manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), Menteri Anas menyebutkan bahwa pemerintah telah melakukan transformasi signifikan, termasuk perubahan periodesasi kenaikan pangkat dari dua kali menjadi enam kali dalam setahun. Selain itu, reformasi dalam penyederhanaan birokrasi telah menyetarakan 43 ribu jabatan struktural menjadi jabatan fungsional, serta mengurangi klasifikasi jabatan pelaksana dari 3.414 menjadi hanya tiga.
Sejak 2019 hingga 2024, pemerintah juga telah membubarkan 38 Lembaga Non-Struktural (LNS) sebagai bagian dari penyederhanaan birokrasi. Evaluasi reformasi birokrasi kini lebih fokus pada 26 indikator dampak, seperti kemiskinan, investasi, digitalisasi, belanja produk dalam negeri, dan pengendalian inflasi, menggantikan metode lama yang memerlukan penilaian mandiri dengan ratusan komponen pertanyaan.
Melalui berbagai langkah ini, reformasi birokrasi di Indonesia terus bertransformasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. (PANRB)
