JAKARTA, Indoekspose.id – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menunjukkan komitmennya dalam mendukung upaya perlindungan pekerja migran yang dipimpin oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) atau Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Dukungan ini mencakup penguatan tata kelola, kelembagaan, dan pengembangan SDM aparatur.
“Saya bersama Pak Menteri P2MI berdiskusi tentang upaya penguatan kebijakan pelindungan pekerja migran. Kementerian PANRB akan mendukung strategi-strategi yang akan dilaksanakan oleh Menteri P2MI,” ujar Menteri PANRB Rini Widyantini dalam pertemuannya dengan Menteri P2MI/Kepala BP2MI Abdul Kadir Karding di Jakarta, Jumat (1/11).
Rini menjelaskan bahwa pembentukan Kementerian Pelindungan PMI/BP2MI diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara. Pembentukan ini sejalan dengan Visi Misi Presiden (Asta Cita) dalam memperkuat perlindungan tenaga kerja Indonesia, terutama di luar negeri.
“Kementerian PANRB siap memberikan bantuan sesuai kewenangan kami untuk menyukseskan Asta Cita, yakni memperkuat pelindungan tenaga kerja Indonesia dan meningkatkan pelayanan serta pelindungan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri,” ungkapnya.
Menteri P2MI/Kepala BP2MI Abdul Kadir Karding menyatakan bahwa pihaknya masih menghadapi banyak tantangan dalam pelindungan PMI. Mereka berfokus pada penataan rekrutmen PMI, penguatan lembaga pelatihan kerja (LPK), serta peningkatan keterampilan PMI.
“Pesan Presiden Prabowo ada dua, yakni mencegah eksploitasi PMI dan meningkatkan devisa negara. Kami menerjemahkannya melalui perbaikan tata kelola pelindungan pekerja migran dari hulu ke hilir,” jelas Abdul Kadir.
Abdul Kadir berharap dukungan Kementerian PANRB dalam penguatan kelembagaan dan penataan tata kelola dapat membuat Kementerian P2MI/BP2MI bekerja lebih efektif dan efisien. “Dengan dukungan Kementerian PANRB, kami berharap kementerian kami dapat beroperasi lebih cepat, solid, dan mencapai target yang telah ditetapkan oleh Presiden,” tambahnya. ((panrb)
