Subang Dorong Pelayanan Publik Inklusif Melalui Forum Konsultasi Publik

Nasional247 Dilihat

SUBANG, (IE) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Subang, Jawa Barat, Selasa (17/6/2025), dengan fokus pada pemanfaatan pengaduan masyarakat untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan.

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Otok Kuswandaru, menegaskan bahwa paradigma pelayanan publik kini telah berubah. Dari yang semula berorientasi pada prosedur, kini bergeser menjadi layanan yang berfokus pada manusia. “Pelayanan publik harus mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Karena itu, partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam perbaikan layanan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pelayanan publik tidak hanya soal administrasi, tetapi juga tentang bagaimana kehadiran negara dapat dirasakan langsung oleh masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan. Kementerian PANRB, lanjut Otok, terus mendorong instansi pemerintah untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat sebagai upaya menyempurnakan sistem pelayanan yang lebih empatik dan responsif.

FKP pun dinilai sebagai sarana efektif untuk menjaring masukan masyarakat. Hal ini turut diamini oleh Anggota Komisi II DPR RI, Ateng Sutisna, yang menilai forum ini dapat mempertemukan pemangku kebijakan dengan kebutuhan riil masyarakat. Ia menyampaikan tiga hal penting dalam peningkatan pelayanan: regulasi yang tepat, SDM yang sesuai kompetensi, dan peran aktif pelayan publik di lapangan.

Sementara itu, Bupati Subang Reynaldy Putra Andita menyambut baik pelaksanaan FKP di daerahnya. Ia menyebut forum ini sejalan dengan komitmen Pemkab Subang dalam merespons aduan masyarakat secara terbuka dan cepat. “Kami menerima kritik dan saran masyarakat melalui media sosial dan menindaklanjutinya dalam waktu maksimal 1×24 jam. Ini bagian dari upaya menciptakan pelayanan publik yang cepat, baik, dan responsif,” ujar Reynaldy.

Mengutip laporan World Bank, pendekatan pelayanan publik berbasis masyarakat kini menjadi indikator penting keberhasilan tata kelola, yakni dengan menjadikan masyarakat sebagai mitra dalam mendesain dan menjalankan layanan, bukan sekadar penerima manfaat. (panrb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *